Distribusi Snack di Sekolah Tangsel Bukan Kebijakan BGN, MBG Tetap Fokus pada Gizi Seimbang
Polemik terkait pemberian makanan ringan seperti biskuit dan kacang atom kepada siswa di SDN Pondok Betung 01, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, akhirnya mendapat penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pembagian makanan ringan tersebut bukan merupakan bagian dari program resmi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

“Menu-menu tersebut dipastikan bukan kebijakan BGN,” ujar Dadan saat diwawancarai pada Jumat (20/6/2025). Ia menambahkan bahwa standar dalam program MBG jelas mengacu pada pemenuhan gizi seimbang, bukan sekadar camilan tanpa nilai gizi memadai. Pernyataan ini muncul setelah Kepala Sekolah SDN Pondok Betung 01, Hamidah, mengaku kaget menerima paket MBG yang tidak sesuai ekspektasi. Ia menyebut pihak sekolah sebelumnya diberi informasi bahwa MBG akan dikirimkan dalam bentuk makanan bergizi lengkap seperti nasi, lauk pauk, dan sayuran.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Menanggapi situasi ini, BGN langsung melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar pada hari yang sama. Rakor tersebut diikuti oleh 1.816 SPPG dari berbagai daerah. Agenda utama rakor adalah menyusun petunjuk teknis (juknis) terbaru mengenai pembagian MBG selama periode libur sekolah.
Menurut Dadan, penyusunan juknis MBG selama liburan perlu mempertimbangkan banyak faktor. Salah satunya adalah kehadiran siswa ke sekolah, yang menjadi kunci keberhasilan distribusi makanan bergizi secara langsung. Untuk itu, BGN telah meminta para Kepala
Pendekatan ini dirancang agar pemberian MBG tetap berjalan efektif, sekaligus menghindari pemborosan atau distribusi makanan yang tidak dimanfaatkan dengan optimal.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam upaya menanggulangi stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, distribusi makanan yang tidak sesuai dengan
Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan pelaksanaan juknis secara ketat di lapangan.