Lippo Group datang membawa angin segar. Konglomerasi yang dikenal di sektor properti ini mengumumkan komitmen penyediaan dana sebesar Rp 2 triliun untuk mendukung pengembang rumah subsidi yang tergabung dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hal itu disampaikan langsung oleh Vice Chairman Lippo Group, James Riady , saat menghadiri peluncuran maket rumah subsidi di lobi Nobu Bank , Plaza Semanggi, Kamis (12/6/2025). “Kelompok kami tetap menyediakan Rp 2 triliun untuk membiayai pengembang-pengembang FLPP,” ujarnya.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Bukan Cuma Modal, Tapi Kolaborasi
Bukan hanya memberi modal, Lippo juga membuka pintu kerja sama bagi para pengembang rumah subsidi yang sudah eksis di lapangan. “Kenapa kita tidak garap sendiri? Karena kami lebih memilih kerja sama dengan pemain FLPP yang sudah berpengalaman,” lanjut James. Menurutnya, membangun rumah murah bukan hanya urusan konstruksi, tapi juga soal empati sosial dan keinginan .
Rumah Kecil, Harapan Besar
Menariknya, Lippo juga memamerkan mock-up rumah subsidi berukuran kecil — hanya 2,6 meter x 5,4 meter untuk bangunan, dan 2,6 meter x 9,6 meter untuk lahannya. Meskipun kecil, rumah ini menjadi simbol penting dalam menjawab tantangan perumahan rakyat.
Dengan lebih dari 12 juta keluarga Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak, desain rumah subsidi yang lebih kecil dan efisien menjadi solusi praktis — terutama di kota-kota padat.
Aturan Baru, Ukuran Rumah disesuaikan
Rencana ini sejalan dengan rancangan peraturan baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang sedang disusun. Aturan tersebut bakal merevisi ketentuan luas minimal tanah dan bangunan untuk rumah subsidi.
Dalam draft tersebut:
-
Luas tanah : minimal 25 m², maksimal 200 m²
-
Luas bangunan : minimal 18 m², maksimal 36 m²
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan aturan sebelumnya yang menetapkan:
-
Luas tanah : minimal 60 m²
-
Luas bangunan : minimal 21 m²
Revisi ini dimaksudkan untuk membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat rendah agar tetap bisa memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau.
Menuju Perumahan Inklusif dan Terjangkau
James Riady juga menekankan pentingnya sinergi antara swasta dan pemerintah dalam menyelesaikan krisis perumahan. “Kita tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Dunia usaha harus turun tangan,” katanya.
Dengan langkah ini, Lippo Group tidak hanya memperkuat bisnisnya di sektor properti, namun juga menegaskan komitmen pada tanggung jawab sosial dan pemerataan kesejahteraan .
Catatan Akhir
Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, bukan mustahil model rumah subsidi yang lebih kecil dan efisien akan menjadi tren baru. Dengan dukungan dana besar, kolaborasi lintas sektor, dan regulasi yang semakin adaptif, mimpi punya rumah sendiri mungkin bukan lagi sekadar mimpi .
