Pemkab Barito Kuala Mantapkan Keamanan Informasi Daerah Lewat Program Agen Siber
Info Marabahan- Seiring genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) terus memperkuat langkah transformasi digital di tingkat daerah. Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Workshop Agen Siber Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Barito Kuala di Aula Bahalap Marabahan, Senin (21/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemkab Barito Kuala untuk menghadirkan pemerintahan digital yang efisien, aman, dan berdaya saing, sejalan dengan visi nasional dalam mempercepat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang terpercaya.
Bangun Kesadaran dan Kapasitas ASN di Era Digital
Kepala Dinas Kominfo Barito Kuala, Aris Saputera, menjelaskan bahwa Workshop Agen Siber memiliki arti penting dalam memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks di era digitalisasi.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa keamanan informasi adalah tanggung jawab setiap individu, bukan hanya tugas instansi tertentu. ASN di semua lini harus memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana melindungi data dan informasi publik,” ujar Aris.
Ia menambahkan, peserta workshop akan dibekali dengan berbagai materi, mulai dari konsep dasar keamanan informasi, deteksi dini ancaman siber, hingga strategi mitigasi serangan digital. Dengan demikian, mereka dapat berperan sebagai Agen Siber, yaitu pelopor budaya keamanan informasi di setiap perangkat daerah.
Baca Juga : Como dan Fabregas Buktikan Rencana Lebih Penting dari Uang
Wabup Herman Susilo: Agen Siber Garda Terdepan Keamanan Digital Daerah
Sementara itu, Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, dalam sambutannya menegaskan bahwa isu keamanan informasi kini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
“Di tengah arus transformasi digital yang begitu cepat, keamanan informasi menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas pelayanan publik. Ancaman seperti kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyebaran hoaks bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelas Herman.
Menurutnya, kehadiran Agen Siber di lingkungan pemerintah daerah memiliki posisi strategis. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem informasi pemerintah.
“Ini bukan sekadar pelatihan, tapi langkah konkret membangun benteng digital bagi pemerintahan daerah. Kita ingin memastikan seluruh aktivitas digital di lingkungan Pemkab Batola berjalan aman dan terproteksi dengan baik,” ujarnya menegaskan.
Mendukung SPBE dan Tata Kelola Pemerintahan yang Aman dan Transparan
Workshop ini juga merupakan bagian dari upaya Pemkab Barito Kuala untuk memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menuntut setiap perangkat daerah memiliki kesadaran dan kemampuan menjaga keamanan data.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya keamanan informasi, bukan hanya sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai fondasi pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus kuat menghadapi ancaman digital,” imbuh Aris Saputera.
Selaras dengan Arah Kebijakan Nasional
Upaya penguatan keamanan informasi yang dilakukan Pemkab Barito Kuala ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dalam tahun pertamanya menekankan percepatan digitalisasi birokrasi, keamanan data, dan efisiensi layanan publik berbasis teknologi.
Melalui sinergi pusat dan daerah, Barito Kuala berkomitmen menjadi salah satu daerah yang aktif mendukung agenda “Transformasi Digital untuk Indonesia Emas 2045.”
“Dengan membangun pondasi keamanan informasi sejak dini, kita tidak hanya melindungi sistem pemerintahan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah,” tutup Herman Susilo.
Workshop Agen Siber Keamanan Informasi diharapkan menjadi titik awal terbentuknya jaringan ASN yang tangguh secara digital, mampu menjadi penjaga data publik, sekaligus pendorong lahirnya ekosistem pemerintahan daerah yang aman, transparan, dan modern.
