Barito Kuala Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Fokus ke Wilayah Terpencil
Info Marabahan- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala, Kalimantan Selatan, semakin serius menyiapkan langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional sebagai upaya menekan angka gizi buruk dan memperbaiki kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
Dalam apel rutin di halaman Kantor Bupati Barito Kuala pada Senin (6/10/2025), Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Joko Sumitro, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis maupun administratif. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Tugas Satgas MBG di tingkat kabupaten salah satunya adalah melakukan pemetaan wilayah serta menetapkan lokasi-lokasi pelaksanaan program atau yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Joko.
Dua Skema Pelaksanaan Program
Program MBG akan dijalankan dengan dua skema pelaksanaan yang fleksibel. Pertama, pola mandiri atau reguler, yang dikelola oleh yayasan atau pihak swasta dengan sasaran penerima manfaat antara 1.000 hingga 3.500 orang. Kedua, pola T3 (Terpencil), yang menyasar masyarakat di wilayah terpencil dengan jumlah penerima di bawah 1.000 orang. Pola T3 dikelola oleh perorangan, BUMDes, atau badan pengelola sumber daya lainnya.
Kabupaten Barito Kuala sendiri tergolong dalam wilayah terpencil untuk program MBG. Hal ini karena sebagian besar wilayahnya berada di luar jangkauan layanan kesehatan atau fasilitas umum dalam radius 6 kilometer, atau memerlukan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat.
Baca Juga : Iran Borong 48 Jet Tempur Su-35 dari Rusia, Nilainya Capai Rp116 Triliun!
Belum Masuk Program 2025, Siap Didorong 2026
Meski program ini sudah berjalan di sejumlah daerah, Barito Kuala belum mendapat alokasi pembangunan SPPG untuk tahun 2025. Menurut Joko, kendala utamanya terletak pada ketersediaan lahan yang sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
“Lahan di Barito Kuala didominasi oleh wilayah rawa. Karena itu, belum memenuhi kriteria tanah siap pakai yang menjadi salah satu syarat utama pembangunan SPPG,” jelasnya.
Meski begitu, Pemkab Barito Kuala tidak tinggal diam. Berbagai langkah tengah disiapkan untuk memperjuangkan agar wilayah ini bisa menjadi lokasi program MBG pada 2026. Pemerintah daerah berencana melakukan identifikasi lahan potensial dan mengajukan usulan secara resmi ke kementerian terkait.
Peluang untuk Pihak Swasta dan Masyarakat
Pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat atau pihak swasta yang ingin ikut berpartisipasi dalam mendukung program MBG. Calon mitra dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi resmi Badan Gizi Nasional.
Investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit SPPG diperkirakan sekitar Rp700 juta. Satu bangunan SPPG minimal memiliki luas 150 meter persegi dan terdiri dari enam ruangan, antara lain ruang penyimpanan bahan makanan, dapur pengolahan, ruang cuci, serta area distribusi.
“Ini bukan hanya tentang memberi makan, tapi membangun sistem ketahanan gizi masyarakat dari akar rumput,” kata Joko.
Perhatian pada Standar Keamanan dan Kualitas
Selain infrastruktur, Pemkab Barito Kuala juga menaruh perhatian khusus pada aspek keamanan dan kualitas makanan. Hal ini menyusul maraknya kasus keracunan massal di beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat.
“Kita berharap kejadian seperti di Jawa Barat tidak terjadi di Barito Kuala. Jangan sampai program makan bergizi gratis justru berubah menjadi ‘makan beracun gratis’,” tegas Joko mengingatkan.
Pemkab akan memastikan setiap SPPG yang nantinya dibangun memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan yang ketat. Pelatihan pengolahan makanan dan pengawasan rutin juga akan menjadi bagian dari strategi penguatan pelaksanaan program ini.
Langkah Nyata Menuju Masyarakat Lebih Sehat
Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi juga menjadi pondasi bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, Barito Kuala berambisi untuk menjadi salah satu contoh daerah terpencil yang berhasil menjalankan program ini secara mandiri dan berkelanjutan.
