Kasus Dugaan Korupsi di DPMD Batola Kian Panas: 25 Saksi Diperiksa, Jejak Penyelewengan Mulai Terungkap
Info Marabahan- Dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) terus menjadi perhatian publik. Kasus yang menyeret penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat ini kian melebar, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan.
Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Barito Kuala, M. Widha Prayogi atau akrab disapa Yogi, hingga kini tim penyidik telah memeriksa sekitar 25 saksi dari berbagai unsur terkait.
“Iya, sudah ada sekitar 25 orang saksi yang dimintai keterangan,” ujar Yogi kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).
Yogi juga menegaskan, jumlah saksi itu kemungkinan besar akan terus bertambah seiring dengan perkembangan proses penyidikan.
“Pasti akan bertambah karena kasus ini terus berkembang,” ujarnya dengan nada tegas.
Baca Juga : Barito Kuala Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Fokus ke Daerah Terpencil
Penggeledahan Besar di Kantor DPMD Batola
Kasus ini mulai mencuat setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor DPMD Batola yang berlokasi di Marabahan, Rabu (18/6/2025). Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint-01/O.3.19/Fd.1/06/2025 tertanggal 17 Juni 2025.
Tim kejaksaan bergerak cepat. Mereka menyisir empat ruangan penting, yakni:
-
Ruang Kepala Dinas,
-
Ruang Sekretaris Dinas,
-
Ruang Bendahara,
-
Ruang Kepala Bidang Pemberdayaan Desa.
Dari ruangan-ruangan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting dan bukti pendukung yang diduga terkait dengan penyalahgunaan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Anggaran PKK Jadi Sorotan
Kasus ini berkaitan erat dengan dugaan penyelewengan dana fasilitas Tim Penggerak PKK Barito Kuala pada program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga tahun anggaran 2023–2024. Program yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga itu justru diselimuti dugaan penyalahgunaan dana dalam pelaksanaannya.
Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan indikasi kejanggalan dalam 23 kegiatan, termasuk enam kegiatan perjalanan dinas yang saat ini sedang diperiksa lebih dalam.
“Kami menemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai prosedur dan patut diduga ada kerugian keuangan negara. Semuanya sedang kami dalami,” jelas Yogi.
Kasus Ini Diperkirakan Melebar
Dengan semakin banyaknya saksi yang diperiksa dan bukti-bukti yang mulai mengerucut, penyidik memperkirakan kasus ini tidak berhenti hanya pada satu atau dua pihak saja.
Kejari Batola berkomitmen menuntaskan penyidikan hingga tuntas, termasuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi dana pemberdayaan masyarakat ini.
“Kami bekerja transparan. Siapa pun yang terlibat, akan kami tindak sesuai hukum,” tegas Yogi.
Dukungan Publik dan Sorotan Masyarakat
Kasus ini menyita perhatian warga Batola karena menyangkut dana pemberdayaan masyarakat dan kegiatan PKK—program yang seharusnya membantu memperkuat ekonomi keluarga dan pembangunan desa.
Banyak warga berharap penyidikan ini benar-benar serius dan tidak berhenti di tengah jalan. Transparansi penanganan kasus ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Langkah Lanjut
Hingga kini, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap data dan keterangan para saksi. Jika ditemukan cukup bukti, bukan tidak mungkin akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat.
Kasus ini menjadi salah satu penyelidikan terbesar Kejari Batola pada 2025 dan berpotensi menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum di daerah.
